Select Page

Bukan sekali. Prabowo Subianto adalah salah satu tokoh nasional yang paling sering mengungkapkan di pidatonya mengenai ‘penguasaan tanah dan sumber-sumber ekonomi oleh segelintir orang’. Terakhir kali dia menyinggung soal itu adalah ketika berpidato usai mendeklarasikan diri sebagai calon presiden untuk pemilihan tahun depan, di samping sang calon wakil presiden Sandiaga Uno.

Bisakah kita mempercayai Prabowo dan Sandiaga memperjuangkan ‘keadilan’ (melawan ketidakadilan) dan ‘penguasaan oleh sebanyak mungkin orang’ (melawan segelintir orang)?

Setiap orang yang berpikiran positif akan mengatakan bisa, tergantung seberapa kuat tekad mereka ketika kelak terpilih. Tetapi yang lain mungkin skeptis (healthy skepticism). Golongan ini akan bertanya terlebih dahulu, bagaimana mereka akan melakukannya. Detail programnya bagaimana? Karena kata orang ‘setannya ada di rincian’ (the devil is in the detail).

Mereka yang skeptis tentu bertanya terlebih dahulu, apakah mereka nanti tidak tersandera kondisinya sendiri, keluarga, kerabat, atau mungkin donatur dan sponsor?

Nah, untuk itu perlu ditelah terlebih dahulu apakah mereka memiliki ‘beban masa lalu dan masa kini’. Pak Prabowo, tidak diragukan lagi, adalah bagian dari segelintir orang yang menguasai tanah di republik tercinta ini. Dia punya ratusan ribu hektar konsesi hutan di Kalimantan Timur. Dia juga punya puluhan ribu hektar konsesi kebun sawit di Sumatera Barat. Jangan lupa bahwa Pak Prabowo juga pernah menguasai puluhan ribu hektar konsesi batubara di Kalimantan Timur.

Bagaimana dengan Sandiaga?

Sebagai pemegang saham terbesar kedua di Saratoga Investama (SRTG), tidak sulit untuk mengatakan Saratoga adalah satu dari sedikit kelompok usaha di republik ini yang menguasai lahan secara tidak langsung lebih dari ratusan ribu hektar. Buktinya apa? Ya, coba saja periksa laporan tahunan Saratoga. Ini perusahaan publik yang memiliki saham di Adaro Energy (ADRO), Provident Agro (PALM), Merdeka Copper & Gold, Wetar Copper Project, Sumatra Copper & Gold, Sihayo Gold, dan seterusnya.

Adaro Energy sendiri menguasai ratusan ribu hektar konsesi tambang batubara. Coba tambahkan luas tanah yang dikuasai Provident, Merdeka, Wetar, dan seterusnya. Pasti lebih dari ratusan ribu hektar juga.

Apakah bukan menepuk air di dulang, terperrcik muka sendiri?

Bagaimana nanti pengejawantahan dari pernyataan Prabowo soal ‘penguasaan oleh segelintir orang’ itu ketika dia menjadi Presiden? Membagi-bagi wilayah konsesi batubara Adaro dari 50 ribu hektar ke katakan 50 pengusaha dengan masing-masing seribu hektar, sehingga muncul seribu orang kaya baru seperti Sandiaga? Atau mengurangi luas wilayah yang dikuasai Provident Agro yang 25 ribu hektar, membagi-bagi ke 25 ribu petani dengan masing-masing mendapatkan satu hektar lahan sawit?

Masyarakat cukup pandai untuk memahami bahwa ketimpangan ekonomi dan penguasaan sumberdaya adalah hasil dari kebijakan2 pemerintah di masa lalu, termasuk, dan barangkali, terutama dari mantan mertua Pak Prabowo sendiri atau izin-izin yang diberikan oleh Pak Zulkifli Hasan di era pemerintahan Pak Beye.

Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan korektifnya apa? Seperti tadi, apakah Pak Prabowo bersedia ratusan ribu hektar konsesi hutannya dibagikan ke ratusan ribu petani yang menguasai masing-masing satu hektar? Kalau Pak Prabowo bersedia, apakah mitranya, Pak Sandiaga juga bersedia? Kalau Pak Sandiaga juga bersedia, apakah teman-teman, saudara, mantan-mantan, dan para donatur juga bersedia? Kapan akan dilakukan? Bagaimana pentahapannya?

Sungguh sangat disayangkan bahwa media nasional berulangkali mengutip pernyataan-pernyataan para politisi, termasuk Pak Prabowo dan Pak Zulhas, mengenai penguasaan lahan oleh segelintir orang, tetapi tidak ada wartawan yang bertanya, bagaimana mereka akan melakukan perbaikan secara rinci?

Akibat ketidaktersediaan detail/rincian rencana, ketidakadilan hanya dianggap jualan politik yang tidak bermutu!

Sesungguhnya, rakyat sangat berharap mendapatkan gagasan-gagasan baru untuk mencapai keadilan sosial yang diamanatkan silah kelima Pancasila. Itu yang kita tunggu dari para calon pemimpin negara ini.