Select Page

Kemarin, seorang penceramah di Jakarta Selatan dengan lantang menyebut Turki sebagai contoh negara mayoritas berpenduduk Islam yang pantas ditiru. Dalam ceramahnya, sang penceramah membahas sejarah Pancasila, Piagam Jakarta, hubungan agama dengan negara, dan berbagai isu kontemporer, termasuk frasa ‘orang Indonesia asli’ sebagai syarat menjadi presiden dan wakil presiden.

Sang penceramah memuji setinggi langit peran Turki dalam perlawanan terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump terkait Yerusalem dan tidak sedikitpun menyebut peran diplomasi Indonesia. Secara implisit sang penceramah menyebut Turki sebagai ‘role model’ bagi sebuah negara dengan mayoritas Islam.

Sang penceramah tidak menyebut berbagai hal lain mengenai Turki. Misalnya tidak didiskusikan mengenai apakah Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas Islam juga harus menyediakan diri sebagai Pangkalan Militer NATO pimpinan Amerika Serikat (sering disebut kafir)? Harus diingat bahwa Turki telah menjadi pangkalan NATO sejak tahun 50an. Pada tahun 2015, Turki mengizinkan militer Amerika Serikat menggunakan pangkalan NATO di Incirlik untuk menyerang ISIS.

Sang penceramah juga mengkritik utang luar negeri Indonesia, tetapi tidak menyebut bahwa jumlah utang luar negeri Turki jauh lebih besar dari Indonesia, walaupun ukuran ekonomi (GDP) Indonesia jauh lebih besar dari Turki. Per akhir Juli 2017, stok utang luar negeri Turki mencapai US$432,4 miliar, sedangkan Indonesia di sekitar US$343,1 miliar.

Sebagai catatan Mesir, negara mayoritas Islam lainnya, tahun ini menerima bagian terakhir dari pinjaman tahap I dari IMF (US$4 miliar atau Rp53 triliun). Pinjaman ini merupakan bagian dari paket utang US$12 miliar untuk ‘menyelamatkan’ ekonomi Mesir. Perlu diingat bahwa rasio utang terhadap ekonomi Mesir mencapai 92,3%, sedangkan Indonesia hanya 27,9%. Pakistan, negara Islam lainnya, juga baru saja mencairkan bagian terakhir dari paket pinjaman US$6,6 miliar (Rp89,1 triliun), juga dari IMF.

Sang penceramah secara implisit menyerukan agar Indonesia kembali ke Piagam Jakarta. Dia tidak membahas upaya serupa oleh parlemen Turki yang menghendaki diakhirinya sekularisme ala Kemal Attaturk yang telah bertahan berabad-abad dan menjadikan Turki sebagai negara Islam (dituntun syariah). Presiden Turki Erdogan seperti kita ketahui menentang upaya parlemen tersebut walaupun secara umum diyakini bahwa sekularisme telah merosot drastis dalam beberapa tahun terakhir.

Erdogan khawatir perubahan tersebut akan merugikan industri pariwisata yang menopang ekonomi negara itu. Perlu diingat bahwa Turki menyedot lebih dari 40 juta wisatawan asing tahun 2014, empat kali lipat Indonesia, namun merosot tajam hingga 20an juta tahun berikutnya.

Ketika di Indonesia sentimen anti-China meningkat, Turki justru sangat agresif mendekati China untuk mendapatkan lebih banyak investasi dan wisatawan. Turki berharap setidaknya satu juta turis China mengunjungi negeri itu tahun depan. Dalam enam bulan pertama tahun ini saja, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah mendatangani kontrak senilai US$18,6 miliar atau sekitar Rp251 triliun di Turki. Beberapa proyek besar Tiongkok di Turki adalah jalan bebas hambatan yang menghubungkan Ankara dan Istanbul, kereta api cepat Ankara-Istanbul, serta pelabuhan Kumport di Istanbul.

Negara mayoritas Islam yang ideal itu seperti apa sih? Harus menjadi negara Islam seperti Arab Saudi, Pakistan, Iran, Malaysia? Atau menjadi seperti Turki yang ‘bukan negara Islam tetapi mengaku Islami’? Apakah tidak boleh mendapatkan utang luar negeri? Atau kalau boleh, apakah hanya boleh mendapatkan utang luar negeri dari sesama negara Islam dan bukan dari lembaga-lembaga dunia yang dianggap ‘kafir’ seperti IMF dan Bank Dunia? Apakah investasi (dan dengan sendirinya eksekutif dan staf) dan turis Tiongkok harus ditolak karena khawatir akan menyebarkan paham komunisme?