Select Page

Mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu gampang dibicarakan, tapi tidak pernah mudah untuk diwujudkan. Ambil contoh harga bahan bakar minyak (BBM). Selama berpuluh-puluh tahun, ratusan atau bahkan ribuan lokasi tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di tanah air membayar BBM jauh di atas harga yang dinikmati warga di Pulau Jawa.

Presiden Jokowi berusaha mengakhiri, atau setidak-tidaknya mengurangi ketimpangan itu melalui program BBM Satu Harga sejak dua tahun terakhir. Negara dengan wilayah daratan seperti Amerika Serikat, China, dan India mungkin lebih mudah menerapkan kebijakan itu karena bisa dibangun pipa minyak. Tetapi bagi negara kepulauan seperti Indonesia, membangun pipa minyak yang dapat menghubungkan sebagian besar wilayah tentulah bukan perkara mudah. Bukan saja secara teknis sulit, karena melewati laut, tetapi biaya investasi pipanya menjadi sangat mahal.

detik.com melaporkan kemarin bahwa Pertamina baru saja membuka SPBU Kompak di kecamatan Suasapor, kabupaten Tambrauw, Papua Barat sebagai titik ke-29 dari program BBM Satu Harga itu. Selama ini, menurut Wakil Bupati Tambrauw Mesak Matusalak Yekwan masyarakat di wilayah Sausapor membayar BBM Rp20,000 per liter.

Beberapa waktu lalu, PT AKR Corporindo Tbk, salah satu perusahaan yang bergerak dalam distribusi BBM di tanah air, membuka SPBU BBM Satu Harga di kelurahan Senyabang, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau. Itu merupakan SPBU kedua yang dibangun AKR dalam program tersebut.

Tentu saja program ini tidak mengenakan bagi Pertamina dan AKR, karena kabarnya investasi satu SPBU itu bisa mencapai Rp5 miliar. Selain itu, ongkos untuk mengangkut BBM ke wilayah 3T tersebut sangat mahal. Tambahan biaya yang tidak sedikit itu pula yang memotong laba bersih Pertamina dalam sembilan bulan pertama tahun ini.

Tetapi baik Presiden Jokowi maupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan telah berketetapan bahwa BBM Satu Harga bukan soal ekonomi, tetapi keadilan sosial. Toh, ada juga yang mengkritik program ini. Ekonom Faisal Basri, misalnya, mengkritik program itu, karena hanya membebankan keuangan Pertamina yang menanggung beban distribusi BBM Satu Harga dengan biaya Rp800 miliar per tahun. Faisal bukan tidak setuju dengan program tersebut. Dia lebih mempersoalkan caranya. Program itu seharusnya diongkosin negara dan terlihat di APBN, walaupun pemerintah bisa saja mengatakan itu dari kantong kiri ke kanan.

Beberapa bulan lalu, Jonan mengatakan akan merancang aturan main baru soal BBM Satu Harga untuk mengurangi beban Pertamina. Salah satunya adalah membuka kesempatan kepada pihak selain Pertamina untuk membangun SPBU BBM Satu Harga. Memang sudah terlihat bahwa ‘beban’ ini sebagian dibagi ke AKR tadi. Tetapi berapa banyak yang dapat mereka bangun? Bebannya mungkin belum terasa selama sembilan bulan pertama tahun ini karena harga minyak dunia cukup stabil. Tetapi dalam dua bulan terakhir, Oktober dan November, harga minyak OPEC meningkat terus ke US$55,5 dan US$60,6 per barel, jauh di atas harga patokan di APBN 2017 (US$50 per barel).

Tentu ada baiknya bagi pemerintah untuk mengkaji kembali pembiayaan program BBM Satu Harga ini. Cita-cita keadilan sosialnya tentu sangat mulia, dan bisa dipastikan dihargai warga masyarakat di wilayah 3T tadi, tetapi cara mewujudkannya perlu diakomodasi di APBN. Selain itu, pengawasan di lapangan sangatlah penting, dan untuk itu pemerintah daerah hingga ke tingkatan pemerintahan desa harus dilibatkan. Dengan begitu pengorbanan negara tidak sia-sia atau malah dijadikan ‘mainan baru’ oleh para pemburu rente di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar seperti telah kita lihat dalam korupsi dana desa.