Select Page

Dalam beberapa hari ini masyarakat disuguhkan informasi mengenai rencana penutupan beberapa gerai ritel kelas menengah-atas di Jakarta yaitu Lotus Department Store dan Debenhams. Kendati PT MAP mengatakan penutupan tersebut sebagai bagian dari konsolidasi usaha agar fokus dalam pengembangan SOGO, SEIBU, dan Galeries Lafayette, toh tidak sedikit juga yang menghubungkannya dengan ‘berkurangnya daya beli’ masyarakat.

Menurut PT MAP, generasi milenial tidak suka format departement store (apa saja ada) dan lebih suka toko-toko khusus (specialty format). Tetap saja ada yang sudah langsung berkesimpulan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK). Hasilnya nanti kita lihat di laporan keuangan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) hingga akhir tahun ini. Sebagai gambaran, jumlah karyawan MAP per  30 Juni 2017 mencapai 22,614 orang, meningkat sedikit dibandingkan 22,478 orang pada akhir tahun 2016.

Kalau pun benar konsumsi masyarakat berkurang, tetap kita perlu bertanya mengapa? Apakah berkurangnya karena, antara lain, peredaran uang haram memang berkurang?

Menarik bahwa pekan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini yang ‘tidak beruntung’ adalah Taufiqurrahman, bupati Nganjuk, yang juga seorang kader PDI-P. Taufiqqurahman terpilih menjadi bupati Nganjuk pada tahun 2008 dan terpilih untuk periode kedua pada tahun 2013. Masa jabatannya akan berakhir tahun depan, tetapi dia sudah mempersiapkan pengganti yaitu istrinya sendiri, Ita Triwibawati, walaupun PDI-P akhirnya menyatakan tidak akan mendukungnya. Ibu Ita ini sekarang sekretaris daerah kabupaten Jombang.

KPK menyita ratusan juta rupiah pada saat OTT yang diperkirakan sebagai ‘uang operasional’ bupati dan istrinya selama di Jakarta. Sampai saat ini tidak diketahui berapa banyak uang yang dikumpulkan pasangan Taufiqurrahman-Ita Triwibawati selama mereka menjabat di dua kabupaten tersebut. Sejauh ini Ibu Ita belum menjadi tersangka.

Hasil penelitian sementara, sang bupati memiliki kekayaan Rp21.4 miliar. Dia tercatat memiliki 66 bidang tanah plus empat bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Nganjuk, Jombang, Kediri, Surabaya, Malang, dst. Sebagian diklaim sebagai tanah warisan. Taufiq juga membeli 41 unit mobil berbagai merek, memiliki usaha pertanian, pertambangan, dan juga logam mulia, tabungan, dan sebagainya. Secara keseluruhan ada 20 orang yang ditangkap KPK terkait kasus sang bupati. Mengingat bahwa korupsi dan suap sering dilakukan secara berjamaah, tentu beberapa orang akan menjadi tersangka.

Walikota Cilegon yang sebelumnya ditangkap KPK juga memiliki harta kekayaan yang lumayan besar. Dia diketahui memiliki enam mobil (BMW, Honda, Toyota, dll). Mari kita tunggu persidangan untuk mengetahui apakah sebagian kekayaannya bersumber dari korupsi dan suap.

Mengingat mereka ini kemungkinan besar akan menghuni rumah prodeo, konsumsi rumah tangga mereka pun bakal terganggu. Paling tidak akan sulit menikmati makan enak di Crystal Jade atau Duck King (atau jangan-jangan bisa pesan Go-Food dari balik jeruji besi?) atau membeli mobil baru.

Mengingat posisi sang bupati sebagai Ketua DPC PDI-P selama ini, dan memahami bagaimana partai politik dan organisasi pendukungnya selama ini beroperasi atau bagaimana kegiatan politik dibiayai, bukan tidak mungkin bahwa akan ada ‘kehilangan sumber pendapatan’ yang signifikan, yang kemudian mempengaruhi konsumsi mereka. Berapa banyak uang yang dikeluarkan masing-masing calon bupati dan wakil bupati dalam setiap pemilu untuk membeli suara masyarakat baik secara tunai maupun melalui sumbangan-sumbangan? Apakah yang menerima pernah bertanya sumber uangnya dari mana?

Jangankan menjadi bupati dan walikota. Untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) saja atau untuk mendapatkan kenaikan pangkat/golongan orang harus menyuap. Uang suap dan hasil korupsi itulah yang dipakai untuk konsumsi diri si penerima dan konsumsi orang lain. Rata-rata mereka membelanjakannya untuk mobil, rumah, apartemen, barang-barang mewah, dst. Jadi kalau penjualan mobil di Indonesia turun dari 1,22 juta unit pada tahun 2013 menjadi 1,06 juta unit saja tahun lalu, tentu patut kita bertanya, apakah ribuan orang yang terangkut/tersangkut dalam empat tahun terakhir menjadi salah satu penyebabnya?

Sekali lagi, gerakan Indonesia bersih tentu akan mengganggu konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek-menengah, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi yang biasa-biasa saja. Tetapi tentu bukan pertumbuhan ekonomi tinggi disertai korupsi gila-gilaan yang hendak kita kembangkan. Partai-partai politik dan siapa pun yang ingin masuk ke layanan publik haruslah mencari pola-pola pembiayaan kegiatan politik yang lebih bersih dan berkelanjutan. Para penerima sumbangan, termasuk lembaga-lembaga penyangga nilai-nilai moral, pun harus juga memulai cara-cara yang lebih baik untuk memastikan mereka menerima uang halal.