Select Page

Politisi, akademisi, dan masyarakat sering sekali bicara soal penguasaan kekayaan alam kita oleh perusahaan asing. Mereka biasanya menyebut nama Freeport yang menggali emas dan tembaga di Grasberg, Papua untuk memperkuat argumentasinya. Tetapi sesungguhnya perusahaan asing terbesar di Indonesia itu bukanlah yang mengeruk kekayaan alam kita. Coba lah tengok HM Sampoerna, perusahaan rokok yang dimiliki Philip Morris International Inc.

Bila anda membuka situs Bursa Efek Indonesia (idx.co.id), anda akan jumpai bahwa HM Sampoerna (HMSP) adalah perusahaan terbesar kedua setelah Bank Central Asia (BBCA) bila bicara soal nilai perusahaan. Per 27 Oktober 2018, nilai pasar HM Sampoerna itu Rp464 triliun, di bawah BCA (Rp495 triliun). Kalau kurs rupiah terhadap dollar AS adalah Rp13,300, maka nilai HM Sampoerna itu sekitar US$35 miliar.

Coba cek ke Bursa Efek New York (NYSE), berapa nilai Philip Morris International Inc? Per Jum’at nilainya US$164,5 miliar. Itu berarti HM Sampoerna di Indonesia itu nilainya lebih dari seperlima nilai Philip Morris seluruh dunia.

Mengapa bisa begitu?

Karena perusahaan di Indonesia itu memang sangat menguntungkan. Bayangkan selama sembilan bulan pertama tahun ini saja HM Sampoerna sudah meraup untung Rp9,34 triliun. Dengan modal Rp30,95 triliun, maka jika dihitung dalam satu tahun, HM Sampoerna itu memiliki tingkat pengembalian modal (istilah kerennya return on equity/ROE) sekitar 40%. Itu berarti, hampir setiap dua tahun modalnya bisa kembali.

Kalau tidak percaya, coba baca arus kas perusahaan itu. Selama sembilan bulan pertama tahun ini saja, HM Sampoerna sudah membayar dividen Rp12,5 triliun ke para pemegang sahamnya, meningkat dari Rp10,36 triliun pada sembilan bulan yang sama tahun lalu. Jadi, dalam 18 bulan, HM Sampoerna membagi dividen Rp22,86 triliun. Coba anda cek berapa banyak perusahaan di Indonesia yang mampu membagi sebegitu besarnya?

Sumbangan kepada ekonomi Indonesia?

Yah, pasti perusahaan rokok akan sebut cukai, walaupun sesungguhnya para perokok (seperti penulis ini) yang membayarnya. Ok-lah, HM Sampoerna membayar Rp30,75 triliun dalam bentuk cukai rokok kepada negara selama sembilan bulan pertama 2017, naik sedikit dari Rp29,62 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Apa lagi?

HM Sampoerna membayar pajak penghasilan badan atau PPh yang besarnya Rp3,37 triliun untuk sembilan bulan, meningkat cukup tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp2,85 triliun).

Sayangnya, jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan ini berkurang cukup banyak tahun ini. Per 30 September 2017, jumlah karyawannya mencapai 28,545 orang, turun dari 29,225 orang pada Desember 2016. Mereka ini tentu menerima gaji dan mungkin bonus untuk keluarga masing-masing.

Devisa ekspor?

Nah, di sinilah ironinya. Nilai ekspor HM Sampoerna selama sembilan bulan itu hanya Rp430,58 miliar, walaupun meningkat dari Rp353,17 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Nilai tersebut sangatlah kecil dibandingkan total nilai penjualan rokok HM Sampoerna yang mencapai Rp72,29 triliun selama Jan-Sep 2017 atau hanya 0,6%. Bandingkan dengan Gudang Garam (GGRM) yang nilai ekspornya mencapai Rp1,39 triliun selama enam bulan pertama tahun ini atau sekitar 3,5% dari total penjualan rokok (Rp40,24 triliun).

Mengapa Gudang Garam yang notabene perusahaan nasional bisa mengekspor jauh lebih banyak dari HM Sampoerna yang dimiliki Philip Morris, yang notabene perusahaan rokok multinasional? Bisa enggak pemerintah meminta Philip Morris untuk meningkatkan nilai ekspornya dengan memanfaatkan jaringannya di seluruh dunia? Apakah itu permintaan yang terlalu besar sementara laba yang mereka peroleh dari menjual rokok ke masyarakat Indonesia sedemikian besarnya?