Select Page

Pekan lalu, 20 Oktober, Presiden Joko “Jokowi” Widodo meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sehari kemudian, Pak Jokowi bahkan menulis status dan mengunduh video di akun Facebook-nya mengenai peresmian operasional KEK Mandalika (setelah menurut Pak Jokowi dan Gubernur NTB Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi 29 tahun belum selesai-selesai). Tapi tepat sehari kemudian, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden sebelum Jokowi, mem-posting status dan beberapa gambar di akun Facebook-nya bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011, ia bersama sejumlah menteri dan juga Gubernur NTB Zainul Majdi melakukan seremoni peletakan batu pertama (istilah kerennya groundbreaking) pembangunan KEK Mandalika. SBY, lebih lanjut, mengatakan bahwa pembangunan kawasan wisata Mandalika telah menelan biaya hampir Rp30 Triliun. Wah 30 Triliun! Banyak juga itu pak. Baik pendukung Pak Jokowi maupun pendukung Pak SBY sontak ramai. Netizen pun juga ramai. Jadi siapa yang benar ya?

Pak SBY tidak keliru mengatakan bahwa dia yang memulai pembangunan KEK Mandalika dengan melakukan groundbreaking enam tahun lalu. Kenyataannya memang seperti itu. Pertanyaannya adalah setelah Pak SBY melakukan groundbreaking, apakah pembangunan berlanjut di KEK Mandalika?

Disinilah tugas para jurnalis dan media untuk melakukan investigasi paling tidak enam tahun ke belakang mengenai apakah setelah Pak SBY melakukan groundbreaking, pembangunan di KEK Mandalika berlanjut atau tidak. Masalahnya belum ada jurnalis dan media yang melakukan liputan investigatif tentang ini kan. Sementara menunggu ada jurnalis dan media yang melakukan liputan investigatif tentang sejarah dan seluk beluk pembangunan KEK Mandalika, ada baiknya kita cek berita-berita lama saja untuk saat ini.

Tepat dua tahun setelah SBY melakukan groundbreaking pembangunan KEK Mandalika, menurut portal media lokal di NTB, Lombokita, anggota DPRD Lombok Tengah mempertanyakan keseriusan kelanjutan pembangunan KEK tersebut. (Link: http://arsip.lombokita.com/wisata/btdc-dinilai-tidak-paham-konsep-pengembangan-wisata). Menariknya salah satu anggota DPRD Lombok Tengah yang mengkritik keseriusan kelanjutan pembangunan KEK Mandalika adalah Sekretaris Komisi I DPRD Lombok Tengah Samsul Qomar, yang juga politisi Partai Demokrat alias partainya Pak SBY. Samsul Qomar, seperti dikutip Lombokita, menilai pembangunan KEK Mandalika akan membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan ia mengkhawatirkan proyek tersebut akan kembali mangkrak dan dana hibah yang telah diberikan pemerintah pusat untuk pembangunan proyek tersebut menjadi mubazir. “Saya khawatir BTDC (Bali Tourism Development Coorporate, pengembang KEK Mandalika ketika itu) akan kembali ingkar janji kepada masyarakat dan Pemda Lombok Tengah. Karena sampai saat ini pembangunan itu belum juga dimulai,” kata Samsul Qomar. “Apa lagi yang harus ditunggu oleh BTDC jika serius ingin membangun kawasan Mandalika Resort. groundbreaking pembangunannya juga telah dilakukan oleh Presiden SBY beberapa tahun yang lalu,” Samsul Qomar menambahkan.

Samsul Qomar, lebih lanjut sebagaimana dikutip Lombokita, meminta agar Pemprov NTB dan Pansus DPRD Lombok Tengah fokus terhadap persoalan pembangunan kawasan Mandalika Resort, sehingga rencana besar pemerintah pusat dan daerah tidak mubazir begitu saja. Apalagi menurutnya kawasan ini sudah diancang-ancang menjadi KEK Pariwisata Nasional. Masyarakat, menurut Samsul Qomar, sudah tidak bisa berharap muluk-muluk sebab proses hingga penetapan baru bisa tuntas dalam tempo satu hingga dua tahun.

Maret 2015 atau dua tahun kemudian setelah Samsul Qomar, politisi dari partainya Pak SBY, memprotes ketidakseriusan kelanjutan pembangunan KEK Mandalika dan mengkhawatirkan proyek tersebut akan mangkrak, Komisi X DPR juga mempertanyakan mangkraknya pembangunan KEK Mandalika. (Link: http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/9833). Sebagaimana dikutip website resmi DPR, para anggota Komisi X DPR mempertanyakan mangkraknya pembangunan KEK Mandalika setelah melakukan kunjungan kerja ke kawasan tersebut. “Kami mendengar proyek pembangunan kawasan pariwisata Mandalika ini sudah dimulai sejak tahun 90-an namun sampai saat ini belum juga selesai. Belakangan kami mendengar bahwa DPR bersama pemerintah pusat telah menganggarkan dana PMN (Penyertaan modal Negara) sebesar 250 Miliar. Kami berharap dengan adanya PMN proyek ini dapat segera terselesaikan. Mengingat potensi alam yang dimiliki daerah ini sangat bagus,” kata Teuku Riefky Harsya, ketika itu Ketua Komisi X DPR RI. Sama seperti Pak Samsul Qomar, Pak Teuku Riefky Harsya ini juga politisi dari partainya Pak SBY.

Pak Riefky, ketika itu, mengatakan Komisi X DPR akan mengundang pihak ITDC (Indonesia Tourism development corporation) yang notabene merupakan BUMN pengembang pariwisata di Indonesia, termasuk KEK Mandalika. Menurutnya, selama ini ITDC sebagai BUMN hanya berdiskusi dengan Komisi VI sebagai mitra kerja BUMN secara keseluruhan. Sementara terkait industri pariwisata yang menjadi program ITDC belum pernah didiskusikan sebelumnya dengan Komisi X yang menaungi bidang pariwisata, sehingga belum ada yang benar-benar mengawasi program tersebut. Hal inilah yang diduga membuat proyek pembangunan kawasan pariwisata Mandalika ini mangkrak hingga bertahun-tahun.

Dari dua berita lama tahun 2013 dan 2015 tersebut, artinya pembangunan KEK Mandalika memang mangkrak setelah Pak SBY melakukan groundbreaking pada 21 Oktober 2011 silam. Hingga akhirnya Pak Jokowi benar-benar menggenjot pembangunan KEK Mandalika. Jadi Pak Jokowi tidak salah juga mengatakan proyek pembangunan KEK Mandalika ini sudah bertahun-tahun tidak selesai.

Tapi mungkin ada baiknya Pak Jokowi lebih lengkap mengungkapkan bahwa Pak SBY sempat melakukan groundbreaking pada 21 Oktober 2011 namun mangkrak hingga akhirnya saya melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan KEK Mandalika. Seenggaknya untuk mengingatkan masyarakat Pak Jokowi, kalau pemerintah zaman Pak SBY juga ada sumbangsih dengan melakukan groundbreaking. Terus kata Pak SBY juga, seperti beliau tulis sendiri di akun Facebook-nya, pembangunan KEK Mandalika telah menelan biaya hampir Rp30 Triliun. Lalu menurut Teuku Riefky Harsya, politisi dari partai Pak SBY, DPR bersama pemerintah pusat telah menganggarkan dana PMN sebesar Rp250 Miliar untuk pembangunan KEK Mandalika. Kalau betul begitu, sementara proyeknya mangkrak, pertanyaan berikutnya adalah duit negara puluhan triliun rupiah tersebut habis untuk apa ya? Apa perlu KPK turun tangan nih untuk investigasi? Atau apa perlu Kejaksaan Agung atau Densus Tipikor yang katanya mau dibentuk oleh POLRI juga perlu melakukan investigasi ya? 30 Triliun ditambah 250 Milyar itu duit yang buanyak banget lho. Total duit negara di proyek E-KTP yang kasus korupsinya lagi heboh itu saja hanya Rp5,9 Triliun. Atau total uang negara yang digunakan untuk mem-bailout Bank Century yang heboh banget itu aja (cuma) Rp6,7 Triliun.

Anyway, makanya ada baiknya jurnalis dan media coba deh melakukan liputan investigatif tentang KEK Mandalika ini. Biar semuanya terang benderang. Kalau kata almarhum Om Broery Marantika dan Mbak Dewi Yull mah biar jangan ada dusta di antara kita, apalagi fitnah. Ayolah kita tunggu nih hasil liputan investigasinya..

oleh Haryanto Suharman, peneliti di yosefardi.com