Select Page

Lima tahun lalu, Koran Tempo melaporkan bahwa 70 persen barang yang diperdagangkan di Pasar Tanah Abang adalah produk impor dari China. (Link: https://bisnis.tempo.co/read/445067/70-persen-barang-di-tanah-abang-dikuasai-cina) Satu tahun setelah Jokowi menjadi Presiden, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendatangi Istana Negara. Di sana, Ketua Umum API Ade Sudrajat menyampaikan bahwa 90 persen produk di Pasar Tanah Abang adalah produk impor. Dia bilang bahwa sejak 2010, pangsa pasar produk tekstil buatan dalam negeri terus merosot dari 60% menjadi kurang dari 40%.

Menurut Ade, Presiden Jokowi pun sudah mengeluarkan solusi dari permasalahan ini yakni dengan langsung menghentikan peredaran pakaian-pakaian ilegal sebelum masuk ke pasar-pasar besar di Indonesia. (Link: https://economy.okezone.com/read/2015/10/07/320/1227799/90-persen-barang-di-tanah-abang-impor: https://bisnis.tempo.co/read/707318/asosiasi-tekstil-90-persen-barang-tanah-abang-produk-impor)

Sejak saat itu memang pemerintah agresif membasmi impor ilegal, terutama produk tekstil dari China. Alhasil, industri teksil dalam negeri mengklaim telah menikmati perbaikan dari kebijakan pemerintah memperketat impor. Wakil Ketua Umum API dikutip kantor berita Antara beberapa bulan yang lalu mengatakan sebagai berikut:

Banyak dampak dari impor, masyarakat menjadi konsumtif dan tergerusnya lapangan pekerjaan, sehingga terjadinya pengangguran,” imbuhnya. Namun demikian, kata Hanan, pihaknya tidak anti terhadap barang-barang impor, asalkan melalui jalur yang resmi. “Kalau jalur impor melalui jalur resmi tidak masalah, bisa bersaing. Namun yang banyak selama ini impor barang-barang ilegal,” tuturnya. (Link: http://www.antaranews.com/berita/635431/pengetatan-impor-tekstil-tingkatkan-gairah-industri-lokal)

Tetapi, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (ApSyFI) yang memasok bahan baku tekstil dan garmen mengatakan pada bulan Juli 2017 bahwa import tekstil dan produk tekstil ilegal (tidak membayar pajak dan bea masuk) selama tahun lalu mencapai 310.000 ton dengan nilai Rp16 triliun. (Link: http://industri.bisnis.com/read/20170720/257/673440/impor-tekstil-capai-310.000-ton-)

Jadi jumlahnya masih sangat besar dengan potensi kerugian negara yang sangat besar pula (untuk garmen biasanya kena bea masuk 20%, PPn 10%, PPh 2,5%). Artinya kalau satu baju seharga Rp100.000 (di Tiongkok), maka setelah keluar dari pabean harganya sekitar Rp132.000. Selama ini yang Rp32,000 itu tidak pernah dipungut, yang tentu mempermudah para pedagang menjual di harga murah.

Publik belum diberi update lagi soal berapa banyak tekstil dan garmen ilegal yang berhasil dicegah dalam dua tahun terakhir.

Apakah hal tersebut telah membuat (1) sulitnya para pedagang Tanah Abang mendapatkan barang murah dan (2) harga barang menjadi lebih mahal karena melalui jalur legal harus membayar pajak dan bea masuk? Apakah sepinya Tanah Abang karena kedua hal tersebut atau karena daya beli masyarakat berkurang? Adakah para pedagang juga terpengaruh tax amnesty dan kejaran para petugas pajak, karena memang banyak juga yang tidak pernah membayar pajak tetapi kaya luar biasa? Kami tidak bisa menjawabnya, karena belum pernah melakukan riset secara mendalam.

Jadi kalau Gubernur Anies Baswedan mengatakan dia akan melakukan hal berbeda dengan pendahulunya Jokowi yang sekarang Presiden dengan sejumlah terobosan untuk meramaikan pasar tradisional, termasuk Pasar Tanah Abang, tentulah langkah terobosan itu pantas dinanti. “Kita ingin meramaikan (pasar tradisional) itu tidak hanya dengan kunjungan. Tapi Insya Allah dengan terobosan yang mendatangkan kemanfaatan ekonomis bagi pedagang,” ujarnya seperti dikutip kompas.com. (http://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/22/13050061/anies-tak-hanya-lakukan-kunjungan-untuk-ramaikan-pasar-tradisional-)

Tentu sekarang bukan bagian kampanye, karena sudah menjadi gubernur, tentu bisa langsung action! Misalnya dengan memangkas harga sewa kios? Atau mungkin diberikan kredit berbunga murah oleh Bank DKI?

Yang pasti bukan dengan membuka lagi keran impor ilegal tekstil dari Tiongkok, kan? Tentu harus mendukung produksi pribumi (maksudnya ‘dalam negeri’)! Tentu bukan hanya tekstil dan garmen yang selama ini masuk secara ilegal, tetapi barang-barang elektronik, termasuk HP.

Memang tidak mudah menjaga keseimbangan antara pembenahan/penertiban impor (kepentingan produsen tekstil dan garmen dalam negeri) dan kepentingan ekonomi masyarakat (pedagang dan pembeli)! Baik produsen maupun pedagang sama-sama mencari untung dan menghidupkan perekonomian. Jadi, mari kita tunggu saja terobosan dimaksud…