Select Page

Kalau benar temuan-temuan LSM dan pegiat anti-korupsi bahwa 10 sampai 20 persen anggaran negara dirampok (almarhum Prof Soemitro, ayah Pak Prabowo Subianto, bahkan menyebut lebih dari 25 persen ‘bocor’), kita berbicara jumlah uang antara Rp170 triliun hingga Rp200 triliun setiap tahun. Kalau kita perhatikan kasus e-KTP, dimana jumlah yang dirampok hampir 40 persen, barangkali jumlah duit negara yang digarong lebih dari yang tadi disebutkan setiap tahun.

Kira-kira kemana uang tersebut mengalir? Tentu ada yang dibawa kabur ke luar negeri, seperti dalam kasus e-KTP, karena yang ikut merampok adalah warga negara asing. Tetapi percayalah, sebagian besar uang tersebut mengalir di dalam negeri, dan kemungkinan besar kita turut memakannya (bila para koruptor berbelanja mobil dan apartemen, tentu sebagian dipakai untuk membayar pajak bea masuk, PPN, PPn barang mewah, pajak final properti dst, yang tentu akan masuk ke sistem APBN juga—makin mewah mobil yang dibeli, makin besar pula pajak yang dibayarkan, dengan asumsi mobilnya masuk melalui jalur resmi, bukan selundupan). Berdosakah kita? Itu tentu domain para kiai, alim ulama, pastor, dan pendeta atau suhu yang menjawab.

Kasus-kasus korupsi Wisma Atlet, Hambalang, pembangkit listrik 10,000 MW, korupsi APBD Bangkalan, bancakan proyek di Bengkulu, dan seluruh Indonesia, mengajarkan kita bahwa sebagian besar uang haram tersebut telah dibelanjakan, dan mengingat bahwa ‘takes two to tango’ alias ‘korupsi berjamaah’, tentulah perputaran uang haram di republik ini lebih besar lagi. Yang menikmatinya juga bukan hanya mereka yang ‘tidak beruntung’ (alias ditangkap dan dipenjarakan KPK)—meminjam istilah seorang pejabat karena menurut dia pemberantasan korupsi itu seperti melempar dadu, karena toh hanya ribuan yang dicokok dari jutaan yang melakukan—dan keluarga atau kerabatnya, tetapi jaringan politik, organisasi masyarakat, demonstrasi, dan mungkin juga dipakai membangun masjid, gereja atau pura, klenteng, dan seterusnya, berputar tidak berujung setiap tahun dan berganti rezim. Dan, kata orang dari Lukup (daerah kelahiran penulis di Pulau Flores), PERPETUUM MOBILE.

Pak Fuad Amin yang menjadi bupati Bangkalan selama 2003-2013, misalnya, membelanjakan uang lebih dari Rp400 miliar untuk membeli 41 AC, 37 kulkas, 40 TV, 40 springbed, lebih dari 100 tanah dan bangunan, 16 apartemen (Jakarta, Surabaya dst), dan 16 mobil. Tentu saja Pak Fuad adalah seorang konsumen yang pantas disebut ‘raja’ oleh para salesman mobil dan apartemen. Dia ikut mendukung booming penjualan mobil dan apartemen selama satu dekade. Bagi keluarga, kerabat, dan mungkin organisasi pendukungnya (trickle-down effect kalau pakai istilah para ekonom), selama bertahun-tahun beliau adalah ‘pahlawan’ dan ‘dermawan’.

Bapak Bupati Batubara Arya Zulkarnain diketahui memiliki enam mobil. Ibu Bupati Kutai Kartanegara Rita juga enam mobil, tanah di 49 lokasi, dan yang mulia anggota dewan Sanusi dari Partai Gerindra memiliki empat mobil dan enam apartemen yang telah disita KPK. Baru-baru ini salah satu vila milik Sanusi dilelang dengan harga Rp4,9 miliar.

Bulan Maret yang lalu, KPK menyita empat mobil walikota Madiun, tanah, bangunan, dan 13 alat berat. Walikota Batu di Jatim diketahui memiliki 10 mobil. Wawan, adik ibu Atut itu, punya berapa mobil dan apartemen? (Empat mobil dan enam apartemen disita KPK). Bahkan Rohadi, panitera di pengadilan Jakarta Pusat punya dua mobil mewah.

Bayangkan berapa banyak mobil dan apartemen yang dibeli dari uang haram di Indonesia selama ini? Coba tanya Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Lutfi Hasan Ishaq, Ridwan Mukti, Gayus Tambunan, Jero Wacik, Emirsyah Satar, dan seterusnya bagaimana mereka membelanjakan uangnya. Ada seorang gubernur yang masih aktif di Sumatra membeli mobil di showroom seorang teman sampai 10, karena anaknya banyak…

Tentu di satu sisi masyarakat memaki-maki mereka ‘kasihan anak dan keluarganya dikasih makan uang haram’. Tetapi bagi salesman mobil, apartemen, perhiasan, tas, pakaian, rumah mewah, keanggotaan golf, event organizer (ingat ultah istri salah satu terpidana yang diongkosin ratusan juta oleh para dirjen?), mereka adalah ‘raja’, ‘big spenders’…Kata pepatah Latin, Pecunia non olet…uang itu tidak berbau.

Tentu tidak semua dari sekitar 1,000 bupati dan walikota, gubernur dan wakil gubernur, makan uang haram atau menggunakannya untuk membeli mobil dan apartemen. Tentu tidak semua juga puluhan ribu anggota DPRD Dati I, Dati II, dan DPR Pusat membeli apartemen untuk simpanan  (literally, jangan ngeres) mereka di kota-kota besar. Berapa banyak hakim dan jaksa di republik ini? Berapa banyak panitera seperti Rohadi?

Tetapi jangan sekali-kali menganggap remeh dampaknya terhadap perekonomian. Anggaplah setiap lima tahun kita memiliki ratusan ribu pejabat baru (termasuk kepala dinas dst), coba hitung pengaruhnya terhadap pasar mobil, motor, rumah, apartemen, perhiasan, tas, dst…Kalau sang bapak bupati membeli jam tangan Richard Mille (biar seperti Setya Novanto), ibu bupati tentu mau tas Hermes (biar setara dengan Syahrini)…

Kafe dan restoran mahal di Jakarta (lebih mahal dari kota-kota besar dunia lainnya) tidak pernah sepi. Semua tampak biasa-biasa saja, walaupun pak kiai sering mengatakan ‘kasihlah anakmu rizki yang halal’. Tempat-tempat hiburan kelas atas senantiasa ramai…cerutu, wine, dan seterusnya seperti layaknya raja-raja minyak. Mereka tidak pernah membuka dompetnya, yang penting tanda-tangan proyek…

Bayangkan kalau setiap minggu KPK melakukan OTT, konsumsi para raja minyak ini akan langsung mengkeret. Salesman mobil dan barang mewah pasti mengeluh. Kalau tidak percaya, coba tanya counter barang-barang mewah di mall kelas atas di Jakarta.

KPK mungkin mengurus yang besar-besar, big fish. Tetapi jangan pernah menganggap sepele yang namanya pungli. Buktinya dalam satu tahun seorang dirjen bisa mengumpulkan lebih dari Rp20 miliar. Pungutan yang 200 ribu rupiah kalau dilakukan oleh lima juta PNS, aparat penegak hukum, bea cukai, imigrasi, desa/kelurahan, tentulah jumlahnya menjadi sangat besar. Kita jujur saja bahwa sebagian aparat negara membiayai konsumsinya dari pungli2 tersebut. Lha kalau perizinan dipangkas, biaya perizinan dihapuskan atau dibikin digital, berapa banyak meja yang dilewatkan?

Pertanyaannya, adakah KPK yang makin galak, tim saber pungli, tim ini-itu, telah mengganggu penerimaan uang haram yang berujung pada berkurangnya konsumsi mereka? Adakah kebijakan ‘mengintip rekening lebih dari Rp2 miliar’ mempengaruhi mereka? (BTW, berapa banyak pejabat negara yang ikut tax amnesty kemarin?) Adakah Susi yang menenggelamkan ratusan kapal telah mengganggu ‘rizki’ dari para pejabat? Adakah kebijakan BBM satu harga yang baru mencapai 25 lokasi dari 150 yang ditargetkan mengganggu mereka yang menikmati rente ekonomi itu selama ini? Mungkinkah e-budgeting, e-catalogue, dan e-procurement telah mengurangi peredaran uang haram?

Tugas para cerdik-pandai atau pakar (expert—kalau di luar negeri ada kecenderung jujur untuk mengatakan expert di bidang apa…kalau di sini kayaknya expert untuk segala bidang, sehingga kalau ditanya wartawan selalu mau menjawab, walaupun lebih tampak seperti politisi akhirnya) untuk menjawab berbagai pertanyaan di atas.

Tentu paling gampang menilai baik-buruk konsumsi itu dari statistik. Misalnya penjualan mobil tahun lalu satu juta unit, lalu kalau turun jadi 980,000 unit kita langsung mengatakan ekonomi jelek, pemerintah payah, dan seterusnya. Sebaliknya pemerintah sibuk membela diri. Kita tidak pernah bertanya, seberapa besar sesungguhnya peran uang haram dalam konsumsi kita (mobil, apartemen, tas, pakaian, makanan, dst)? Apakah memang penjualan satu juta mobil setiap tahun itu memang menggambarkan kekuatan daya beli yang halal? Oh, tentu para ekonom akan mudah membuat perbandingan rasio penjualan mobil, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Repotnya, pendapatan per kapita itu kan angka besar dibagi jumlah penduduk, tetapi berapa yang benar-benar pendapatan halalnya mampu membeli mobil kan tidak banyak dibicarakan.

Mungkinkah akhir-akhir ini sebagian takut atau menahan pencurian dari APBN/APBD, sehinga penyerapan anggaran pun berkurang, sehingga secara keseluruhan konsumsi pemerintah juga berkurang…dan berimbas pada konsumsi berkurang? Apakah pemberantasan impor ilegal yang tidak membayar pajak dan bea masuk telah mempengaruhi daya beli masyarakat yang sesungguhnya?

Memang dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi (PDB/GDP) ada empat komponen yang seolah-olah terpisah (konsumsi rumah tangga, pemerintah, investasi, dan ekspor-impor). Tetapi hikayat uang haram menunjukkan tali-temali antara belanja pemerintah dengan konsumsi rumah tangga atau pembentukan modal dalam negeri/investasi (karena banyak juga uang haram, terutama suap yang mungkin tidak terkait langsung dengan APBD/APBN, yang ditempatkan di investasi, termasuk membeli ‘rumah masa depan’ seperti San Diego Hills, misalnya)…..

Tentu saja butuh penelitian lebih mendalam soal pengaruh pemberantasan korupsi terhadap perubahan di pasar otomotif, properti, dan produk konsumsi. Nanti kita lanjutkan di lain waktu…

Penulis hanya ingin menyampaikan satu hal, bahwa kalau reformasi birokrasi, TNI, Polri, berjalan sungguh-sungguh di semua tingkatan, percayalah konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen terbesar dalam PDB/GDP, akan tergerus dalam jangka pendek-menengah, namun mungkin akan ditutupi dua komponen lain dari GDP (investasi dan ekspor-impor, apabila reformasi itu menarik lebih banyak orang untuk menanamkan modal). Pertanyaannya tentu, apakah kita harus kembali melonggarkannya? Mudah-mudahan bukan itu yang kita maui. Setiap perubahan, apalagi kalau drastis seperti Ahok, akan menghantam banyak orang selama pendulum mencari keseimbangan. Masyarakatlah yang perlu bertanya, mau dan siap gak menerima konsekuensinya? Memilih status quo adalah kecenderungan rata-rata kita. Karena kelihatannya sulit mendapatkan keduanya secara bersamaan. Dan, itu kita sudah lihat sebagian jawabannya di Jakarta dalam beberapa bulan terakhir ini…