Select Page

Kesenjangan antar daerah (Jawa-Luar Java, Jawa bagian barat-tengah/timur, dst) mungkin lebih mudah dikurangi dengan sejumlah bauran kebijakan. Misalnya pembangunan infrastruktur, kawasan industri, kawasan wisata, insentif kebijakan investasi, dan seterusnya. Walaupun keberhasilannya sangat tergantung kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat setempat. Tetapi, kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin, apalagi dengan embel-embel etnis dan agama, tentulah bukan perkara mudah untuk dikurangi. Bukan waktunya lagi mencari siapa yang salah dengan kondisi kesenjangan tersebut. Semua pemimpin, termasuk anggota dewan yang mulia, mempunyai andil dalam terciptanya keadaan.

Kita sudah tahu bahwa sebagian kelompok kecil memiliki masing-masing ratusan ribu hektar lahan, apakah hutan, hutan tanaman industri, sawit, karet, tambang batubara, nikel, bauksit, tembaga, properti, dan seterusnya. Sekali lagi, siapa pun yang pernah memberikan izin konsesi tentu memiliki andil, sehingga kalau saat ini dianggap sumber terjadinya kesenjangan, tidak satu pun yang bisa lepas tangan.

Bahkan kalau kita mengabaikan era Soeharto, karena saat itu tidak ada yang berani melakukan koreksi, patutlah kita bertanya, produk hukum dan kebijakan apakah yang telah diambil oleh pemerintah dan politisi di DPR sejak reformasi yang secara sistematis mengurai kesenjangan tersebut?

Ironisnya, para penguasa pribumi lebih sering mengeksploitasi masalah kesenjangan untuk kepentingan politik jangka pendek mereka dibandingkan melakukan pekerjaan kasar/berkeringat untuk mencari bauran kebijakan untuk mengatasinya. Kenapa begitu? Karena mereka yang bicara seperti itu umumnya justru teman tidur atau sering mendapatkan manfaat ekonomi (dan logistik politik) dari kelompok yang dituduh menyebabkan kesenjangan

Tentulah tidak adil juga kalau mereka semuanya dikatakan tidak berusaha. Program perlindungan kesehatan, misalnya, tentulah diniatkan untuk mengurangi kesenjangan, setidak-tidaknya seluruh warga negara memiliki akses ke pelayanan kesehatan. Sekitar 20% anggaran negara juga sudah diberikan untuk sektor pendidikan untuk memastikan bahwa setiap warga negara berkesempatan dan memiliki akses ke pendidikan, paling tidak dasar hingga menengah. Pembangunan infrastruktur publik, jalan raya, jembatan, kereta api, kapal laut, penyeberangan, dan seterusnya juga bagian dari upaya mengurangi kesenjangan, kalau kita memakai definisi yang lazim secara internasional. Program pembiayaan perumahan, subsidi uang muka, subsidi bunga, dan seterusnya, tentu juga harus dilihat dalam konteks itu.

Toh, akumulasi kekayaan dari sekelompok kecil usaha besar lebih cepat dari kemampuan mengangkat kelompok lapisan bawah dan menengah.

OK kita sudah mengetahui, dan sudah terjadi sejak lama, bahkan dari era Soeharto, bahwa sebuah perusahaan menguasai 400,000 hektar lahan hutan alam dan hutan tanaman industri untuk memasok kebutuhan bahan baku bagi pabrik pulp dan kertas. Pertanyaannya tentu, apa yang akan dilakukan baik oleh DPR, Pemerintah, dan masyarakat? Apakah membagi-bagikan 400,000 hektar tersebut ke 10,000 pribumi masing-masing 40 hektar dan memastikan mereka dapat memasok kebutuhan kayu untuk pabrik kertas dimaksud? Bagaimana perbandingan menebangnya setiap tahun di antara ke 10,000 individu tersebut? Apakah pabrik pulp-kertas mau menerima pengaturan seperti itu? Ekonomis dan efisienkah? Kalau tidak, siapa yang harus memikul selisih inefisiensinya? Pemerintah? Masyarakat?

Jokowi mengatakan ‘saya tidak pernah kasih izin yang besar-besar begitu’, gak apa-apa, artinya mungkin perusahaan dimaksud tidak bisa mendapatkan izin baru selama dia berkuasa. Persoalannya, perusahaan dimaksud toh bisa membeli konsesi perusahaan lain, katakan 45,000 hektar, karena memang tidak ada peraturan yang melarang. Lalu, mau diapakan? Apakah melarang sebuah kelompok (dengan 10 perusahaan terpisah, misalnya) melakukan akuisisi konsesi lain untuk memperluas wilayahnya? Kalau iya, ya buatlah peraturan dan undang-undangnya supaya semua orang tau.

Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan untuk sektor tambang, batubara misalnya. Memang benar sejak reformasi izin eksploitasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dibatasi hingga 5,000 hektar. Tetapi kalau kita memperhatikan secara sungguh-sungguh data kepemilikan konsesi seluruh Indonesia, beberapa kelompok perusahaan sudah mencaplok belasan atau bahkan puluhan izin sekelas 5,000 hektar, sehingga menjadi ratusan ribu hektar juga. Adakah undang-undang yang melarangnya? Kalau belum ada, apakah perlu?

Di sektor properti, katakanlah para pengembang besar, termasuk mereka yang mendapakan konsesi membuat pulau-pulau di pantura itu, adalah dari kelompok tertentu. Kita coba hentikan karena alasan kesenjangan, tetapi muncul kota-kota baru yang dikembangkan kelompok yang berbeda di tempat lain. Apa yang harus dilakukan oleh para penguasa (pemerintah, DPR, dst)? Menghentikan juga pembangunan kota-kota baru oleh kelompok usaha besar lain di tempat yang lain?

Sebagian orang memang mengagumi program afirmasi dari Mahathir Mohammad di Malaysia, walaupun tidak sedikit juga yang meragukan keberhasilannya. Program afirmasi apa yang mau dijalankan? Apakah, misalnya, proyek transit-oriented development (TOD) di berbagai stasiun kereta api, LRT, dan MRT, diserahkan ke kelompok yang dimaksud ‘pribumi’ dengan harapan mereka akan sebesar Agung Podomoro, Agung Sedayu, Ciputra, Lippo, Alam Sutera, Intiland? Siapa dan bagaimana menentukan kelompok ‘pribumi’ dimaksud? Apa hak dan tanggung jawabnya?

Di sektor perdagangan eceran, kita juga sering mendengar mereka yang mempersoalkan Indomaret dan Alfamart yang masing-masing telah memilik lebih dari 12,000 toko di seluruh Indonesia. Bukankah sesungguhnya Pemda telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan toko ritel modern? Baiklah kita abaikan apa yang telah mereka lakukan selama puluhan tahun terakhir, lalu apa yang mau dilakukan? Mengembangkan OK-OCE Mart? Atau Toko 212? Bentuk kebijakannya seperti apa? Apakah meminta Indomaret dan Alfamart mengurangi jumlah tokonya di Jakarta lalu mengganti dengan OK-OCE Mart dan Toko 212? Apakah meminta para produsen untuk memberi diskon lebih besar ke OKE-OCE Mart dan Toko 212 mengingat marjin keuntungan toko ritel modern bahkan kurang dari satu persen (berdasarkan laporan keuangan terakhir Indomaret dan Alfamart)?

Baiklah kita menunggu saja.

Seringkali kita melupakan bahwa perusahaan2 raksasa dunia yang sudah masuk ke Indonesia puluhan dan bahkan ratusan tahun lalu seperti Philip Morris dan Unilever adalah perusahaan-perusahaan yang paling menguntungkan di Indonesia. Mereka memiliki return on equity (ROE) yang tidak bisa disaingi oleh perusahaan lokal. Apakah mereka juga dianggap biang kesenjangan? Lalu apa yang mau dilakukan? Memperbesar pajak?

Para pemimpin kita di seluruh tingkatan sering sekali menggunakan kata ‘keberpihakan’, tetapi elaborasinya tidak pernah jelas. Bagaimana pembagiannya, porsinya, dalam hal apa, proyek pemerintah kah, konsesi kah, atau apa? Kalau iya, buat saja secara transparan sehingga menjadi panduan bagi semua orang. Kata keberpihakan itu sangat mengambang, tidak jelas praksisnya.

Daripada urusan kesenjangan ini diselesaikan di balik kamar dan dijadikan dagangan para politisi (transaksi menjelang pemilu), sebaiknya kita diskusikan setiap sektornya secara terbuka dan mencari jalan. Itu lebih baik daripada kita terus menjual ketakutan. Coba tanya partai-partai politik itu secara rinci platform mereka di setiap sektor, apa yang mereka pikir bisa dilakukan, apa konsekuensi dari setiap pilihan. Kalau tidak, masalah ini hanya akan jadi jualan rutin setiap pemilu dan membuat mereka yang dituduhkan terus dihantui ketakutan…

Coba baca berita ini…(Link: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/21/oy5lst318-ribut-pribumi-karena-ada-yang-membuka-jin-dari-botol)

Politisi PAN ini menyalahkan pemerintah terkait pernyataan Gubernur Anies soal pribumi, bukan etnis China. Dia menyalahkan design kebijakan. Lha yang membuat kebijakan ini siapa? (Coba baca tulisan kami tentang reklamasi!) Mereka ini kemana saja selama ini? Bukankah kebijakan itu sudah melewati beberapa presiden, ada yang pro dan yang kontra (siapa yang pro, siapa yang kontra), lalu pulaunya kapan mulai dibangun, kapan dikasih izin…Politisi ini tidak bertanya siapa yang dapat membeli harga tanah Rp15 juta per meter persegi di BSD atau Alam Sutera? Mereka ngomong kesenjangan juga kah ketika melihat Meikarta di Cikarang atau Center Point of Indonesia di Makassar?

Tentu kita tidak perlu menutupi kesenjangan di bidang perumahan, misalnya. Terbukti bahwa masih ada backlog 13 juta rumah. Berapa kemampuan pemerintah (APBN dan APBD) untuk membangun setiap tahun? Kalau negara tidak mampu, siapa yang harus membangun? Meikarta bilang, kami mampu bangun rumah (apartemen) murah. Serba salah. Nanti ada yang bilang Lippo makin kaya. Ya sudah, jangan Lippo. Atau bagaimana maunya?

Ringkas kata, mengingat kompleksnya persoalan kesenjangan ekonomi antar warga masyarakat, lokal-asing, lokal-lokal, besar-kecil, etnis ini-etnis itu, agama ini-agama itu, kepentingan masyarakat untuk produk dan jasa yang murah, terjangkau, berkualitas, kepentingan devisa ekspor, ketersediaan rumah, nilai tukar rupiah, dan seterusnya, maka menjadi tugas kita semua untuk mencari jawaban dan solusi atas berbagai pertanyaan di atas. Yang pasti, kesenjangan tidak bisa diselesaikan dengan pidato dan retorika!