Select Page

Reklamasi Pantai Utara Jakarta masih menjadi perdebatan antara para akademisi, pengusaha, politisi, LSM, dan tentu saja pejabat. Apakah akan diteruskan, dialihfungsikan, atau dihentikan, tentu sangat tergantung pada tarik-menarik berbagai kepentingan. Kepentingannya macam-macam. Tapi barangkali tidak salah kalau mengatakan ujung-ujungnya duit (UUD).

Kalau dilanjutkan, tentu yang senang adalah mereka yang sudah menanam uang di sana, walaupun rugi waktu karena moratorium beberapa bulan. Yang juga akan untung adalah perusahaan konstruksi dan bahan bangunan, termasuk semen, besi baja, kaca, keramik, dan seterusnya. Pemda DKI juga mungkin diuntungkan kalau seperti usulan Ahok agar 15% menjadi bagian milik masyarakat melalui Pemda.

Kalau tidak diteruskan, tentu perusahaan yang menanamkan uang di proyek itu rugi (amsiong). Uang-uang lobby yang sudah dikeluarkan, menyitir kasus suap Sanusi (Ketua Gerindra DKI), tentu hilang tiada berbekas. Kalau tidak diteruskan, tentu sudah banyak yang ngantri mengambil untung. Para developer yang sedang mengembangkan proyek apartemen dan kondominium atau pusat perbelanjaan di tempat lain, termasuk di seputar Jabodetabek, mungkin akan diuntungkan. Keuntungannya dalam bentuk (1) harga-harga mungkin bisa meningkat karena tidak ada tambahan unit dalam jumlah besar dan (2) peluang untuk mengisi kebutuhan yang tadinya hendak disediakan oleh para pengembang di pulau reklamasi.

Perlu diingat bahwa bila pulau-pulau buatan itu jadi dibangun, ratusan ribu unit apartement, ruang perkantoran, dan ruang pertokoan akan ditawarkan (supply) ke masyarakat. Jika tidak ada tambahan permintaan (demand) yang signifikan, tentulah harga properti di Jakarta dan sekitarnya akan terpengaruh. Adakah kota-kota baru seperti Meikarta diuntungkan? Mungkin! Atau transit-oriented development (TOD) yang tengah dikembangkan di jalur light-rail transit (LRT) dan mass-rapid transit (MRT)?

Intinya, ada permintaan-penawarn, atau bisa dibalik penawaran—-saking menariknya sebuah produk bisa mendorong permintaan, apalagi kalau kampanye iklan empat halaman setiap hari di koran-koran, TV, radio, media sosial, dst. Yang sudah punya rumah pun jadi ingin membeli, bisa juga untuk calon simpanan (seperti sang hakim agung, namun batal karena keburu ditangkap!) Permintaan pula yang mendorong reklamasi pantai utara Jawa pada era Soeharto. Dahulu pun para LSM lingkungan hidup menentang, tetapi siapa berani melawan Soeharto?

Tanpa bermaksud memasuki ruang debat terkait lingkungan hidup dan nelayan, patut direnungkan bahwa izin pembuatan 17 pulau di utara Jakarta itu bermula dari Keputusan Presiden Soeharto pada tahun 1995, walaupun saat itu bukan dalam bentuk 17 pulau yang terpisah dari daratan, tetapi merupakan perluasan Pantai Utara (Pantura). Gubernur Sutiyoso dan DPRD DKI lalu mengeluarkan Perda RTRW tahun 1999 yang mengubah reklamasi itu sehingga menjadi peruntukan perdagangan dan jasa internasional, perumahan, dan pelabuhan wisata. Disebutkan bahwa reklamasi seluas 2700 hektar itu diperuntukkan bagi perumahan kelas menengah atas.

Di sini saja tentu kita sudah bertanya, apakah Indonesia tidak memiliki 2,700 hektar untuk kebutuhan dimaksud? Tetapi sekali lagi, siapa yang berani bertanya ke Soeharto? Bukankah Indonesia memiliki wilayah pantai begitu luasnya, sehingga sesungguhnya tidak membutuhkan pulau buatan?

Sekali lagi, jawabannya mungkin soal supply-demand tadi, dan bahwa permintaan itu muncul karena saking majunya Jakarta, sementara kota-kota lain sedemikian tidak menariknya.

Semula kita berpikir bahwa reformasi yang diikuti otonomi daerah akan ‘mengurangi’ serbuan warga di luar Jakarta untuk membeli properti di ibukota. Kenyataannya tidak demikian. Pak Kiai Haji Fuad Amin Imron, ketika menjadi bupati bangkalan di Madura, juga membeli properti dalam jumlah besar di Jakarta (seperti laporan KPK). Sejak otonomi berjalan, sudah sering kita dengar para pemimpin daerah dengan sebutan ‘enam-satu’, enam hari di Jakarta (mungkin bersama keluarga, simpanan, pacar, dll) dan satu hari di daerah. Mereka, termasuk para anggota dewan yang mulia, rajin memborong properti di Jakarta.

Toh, Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menerbitkan Keputusan Menteri No. 14/2003 yang menyatakan bahwa reklamasi dan revitalisasi Pantura Jakarta tidak layak dilaksanakan. Uniknya, Gubernur Sutiyoso yang hendak pensiun pada 2007 malah menerbitkan izin prinsip untuk Pulau 2A (sekarang Pulau D) untuk PT Kapuk Naga Indah (Agung Sedayu Group).

Tuan Presiden SBY yang hendak maju pilpres 2009 menerbitkan Perpres No. 54 tahun 2008, dimana Pasal 70 dari Perpres ini menegaskan bahwa Kepres yang mulia presiden Soeharto (No. 53/1995) masih berlaku, yang selanjutnya menimbulkan perdebatan tiada akhir. Dua tahun kemudian, Fauzi Bowo menerbitkan izin pelaksanaan sebagai kelanjutan izin prinsip dari Sutiyoso untuk Pulau D. Keputusan ini dikukuhkan dengan keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2011 yang memenangkan para penggugat (mereka yang mendapatkan izin reklamasi pulau) di tingkat peninjauan kembali melawan Keputusan Menteri LH era Megawati itu.

Menjelang pensiun pada 19 September 2012, Fauzi alias Foke menerbitkan Pergub No. 121/2012 yang untuk pertama kalinya mengungkap ke-17 pulau itu. Dengan gagah berani Pergub itu memproyeksikan akan ada 750,000 penduduk baru di 17 pulau tersebut. Jadi kalau satu keluarga terdiri dari tiga-empat orang, jumlah unit apartemen/rumah yang direncanakan sekitar 200,000.

Mari kita abaikan sebentar keputusan Sutiyoso dan Foke. Kita tidak tau apa motif di balik keputusan mereka. Tetapi apa pula yang melatarbelakangi sikap pemerintahan SBY yang cenderung mendukung? Apakah reklamasi itu memang pilihan terakhir setelah mengamati bahwa otonomi daerah tidak mampu menampung ‘permintaan’ akan perumahan/fasilitas kelas menengah atas di daerah masing-masing—-hal ini mengingat peruntukan awal dari keputusan Sutiyoso? Darimanakah datangnya permintaan akan 200,000 unit tersebut? Dari warga menengah atas Jakarta? Mungkin sebagian untuk rumah kedua atau investasi, karena kelompok ini rata-rata sudah memiliki rumah. Ataukah tingginya permintaan dari kelompok kelas menengah di daerah-daerah yang ingin merasakan gegap-gempita metropolitan karena di tempat mereka tidak ada harapan untuk menjadi metropolitan?

Kenapa Gubernur Jokowi pada Desember 2013 menyatakan dia sengaja membiarkan izin reklamasi menjadi kadaluwarsa karena ingin reklamasi menguntungkan masyarakat, bukan developer saja? Perlu dicatat di sini, bahwa Jokowi pun tidak menentang, tetapi ingin memastikan reklamasi itu menguntungkan masyarakat.

Pengganti Jokowi, Ahok, mencoba menginterpretasikan ‘menguntungkan masyarakat’ itu dengan meminta bagian lebih besar ke para pengembang (15%), yang kemudian, seperti kita ketahui bersama berujung pada munculnya kasus suap Sanusi. Sikap ini pula yang terus disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan, wakil pemerintah pusat yang bertanggung jawab soal ini. Sebaliknya Anies-Sandi mengatakan reklamasi itu ‘tidak menguntungkan masyarakat’, ‘merugikan lingkungan’, ‘memperparah banjir’, dst. Jangan lupa kita juga menyaksikan persaingan kepentingan bisnis/UUD di berbagai proyek reklamasi di tempat lain, yang paling mencolok adalah reklamasi Pantai Losari di Makassar, Sulawesi Selatan dan proyek coastal road di pantai Balikpapan.

Terlepas dari apakah nanti beberapa pulau yang sudah kadung dibangun itu akan dibongkar atau dialihfungsikan, para pemimpin negara, termasuk pemda, tentulah harus mulai secara sungguh-sungguh meningkatkan kualitas kota-kota lain, sehingga bukan saja setara metropolitannya, tetapi memberikan kualitas hidup lebih baik bagi warganya, sehingga mereka betah di tempat masing-masing.

Kita ingin melihat Surabaya, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Medan, Makassar, Palembang, dan kota-kota besar lainnya setara seperti New York, Seattle, Los Angeles, Houston, Miami, dengan keunikannya masing-masing. Bukankah itu tujuan awal dari reformasi 1998 yang memakan banyak nyawa?

Reklamasi baik di Jakarta, Makassar, maupun Balikpapan merupakan cermin kegagalan para perencana dan penyelenggara negara dalam melakukan tindakan strategis berjangka panjang, lebih dari 50 tahun kalau perlu. Para pemimpin dan politisi di setiap tingkatan hanya berpikir lima tahun, dan bahkan di banyak tempat hendak membangun patung dan monumen yang dapat dilihat saat ini juga.