Select Page

Apakah penulis seorang pribumi? Tidak tahu. Penulis lahir di Pulau Flores dari orang tua yang keduanya juga lahir di sana. Kakek-nenek mereka juga lahir di sana. Tetapi bila mempelajari buku sejarah, orang-orang masih berselisih soal asal-usul nenek moyang mereka. Sebagian mengatakan mereka berasal dari Sulawesi, tetapi ada pula yang mengatakan dari Minangkabau. Mungkin juga hasil kontra-evolusi Darwin, karena belasan tahun lalu ditemukan fosil purbakala di Liang Bua, Manggarai, yang memunculkan praduga bentuk lain evolusi manusia.

Kalau menggunakan definisi yang memecah-belah, non-pribumi itu mereka yang berdarah China dan pribumi yang bukan, bisa jadi masuk kedua2nya…Siapa tau? Tapi kira2 kita akan menemukan kesulitan yang sama untuk mendefinisikan seorang Fuad Amin Imron yang pernah menjadi Bupati Bangkalan di Pulau Madura.

Katakan kita membagi dua, pribumi adalan non-Chinese, dan non-pribumi adalah Chinese, maka saya dan Fuad Amin barangkali masuk kategori pribumi (begitu kah?). Bila menggunakan definisi seperti ini, orang pribumi seperti Fuad Amin Imron, yang juga seorang Kiai Haji, lah yang menjadi penguasa paling dominan di republik ini sejak awal kemerdekaan. Penguasa di sini termasuk presiden, wapres, para menteri, jaksa agung, kapolri, panglima TNI, gubernur, bupati, walikota, camat, kepala desa, ketua RT, dan seterusnya.

Soekarno, presiden pertama kita, sempat juga bertanya soal apakah dirinya pribumi (dalam konteks ada tidaknya darah Chinese mengalir) untuk mengatakan ‘apakah penting mempersoalkan itu?”, tetapi toh terpaksa membuat kebijakan ‘bumiputera’ karena dituduh tidak berbuat sesuatu untuk mengurangi kesenjangan.

Soeharto, yang berkuasa selama 32 tahun, merupakan pemimpin tertinggi negara kita yang paling bermurah hati dalam membagi kekayaan negara ke segelintir kelompok, bukan hanya mereka yang masuk kategori non-pribumi dalam negeri, tetapi luar negeri (asing). Pada era Soeharto-lah perusahaan2 global seperti Freeport, Chevron (Amerika Serikat), Inpex (Jepang), Total (Prancis), Inco (Kanada), mendapatkan konsesi luar biasa besar dengan hak mengelola puluhan tahun setelah dia mati sekalipun. Freeport, misalnya, diberi konsesi lebih dari 300,000 hektar di Grasberg, Papua akhir tahun 1960an dan baru berakhir lima tahun lagi (2022).

Pada zaman Soeharto pula kita mengenal kontrak-kontrak tambang batubara jumbo seperti Kaltim Prima Coal, Adaro Indonesia, Kideco Jaya Agung, Berau Coal, Arutmin Indonesia. Di era yang anehnya masih diagung-agungkan oleh sebagian orang Indonesia ini perusahaan-besar dalam negeri mendapatkan ratusan ribu hektar, masing-masing, untuk hutan, hutan tanaman industri, atau perkebunan sawit. Hasil dari kebijakan Soeharto ini masih terasa dan akan terus terasa sampai ratusan tahun ke depan. Point of no return, kata orang Flores.

Salahkah Soeharto?

Kalau anda bertanya kepada para teknokrat yang waktu itu menjalankan visi Soeharto, tentu mereka akan mengatakan ‘yang dulu mau dikejar adalah memperbesar kue dan kemudian membaginya.”

Soeharto pernah berusaha mendorong kemitraan antara pengusaha besar dengan kecil yang terkenal dengan peristiwa pertemuan Tapos, Bogor, Jawa Barat, sehingga seolah-olah kue yang membesar itu hendak dibagikan. Kita semua tahu, hasilnya minim. Kuenya membesar, tapi banyak yang percaya tidak ada yang dibagikan (trickle down effect kata para ekonom), walau yang lain akan mengatakan, kuenya harus lebih besar lagi. Dia tidak menggunakan kata pribumi dan non-pribumi, karena toh banyak juga pribumi yang dekat dengannya termasuk kelompok pengusaha besar seperti Ibrahim Risjad, Sudwikatmono, dan anak-anaknya sendiri (Bimantara, Humpuss, CMNP, dst).

Isu kesenjangan antar kelompok dan daerah pula yang, antara lain, mengakhiri kedigdayaan Soeharto. Para penguasa pribumi berikutnya mencoba mengakhiri atau paling tidak mengurangi. Dengan argumentasi otonomi daerah, kewenangan memberikan konsesi perkebunan sawit dan tambang (batubara, nikel, bauksit, timah, emas, dst) dilimpahkan ke Pemda. Luas lahan yang diberikan ke setiap perusahaan pun dibatasi, misalnya maksimal 5,000 hektar. Tetapi bahkan pada era penguasa pribumi berikutnya, SBY, kita masih melihat banyak izin konsesi hutan dengan luasan hingga puluhan ribu hektar.

Maka sangat ironis ketika Zulkifli Hasan yang sekarang Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan juga Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) berbicara mengenai kesenjangan. Cobalah kita tanya Pak Zulkifli, ketika beliau (Pribumi atau bukan gak penting) berkuasa, apakah dia pernah memberikan izin puluhan ribu hektar ke satu perusahaan? Apakah yang dilakukannya sebagai Menteri Kehutanan saat itu untuk ‘mengurangi kesenjangan’ antara pemilik HTI/HPH berukuran jumbo (hingga jutaan hektar) dengan mereka yang mungkin dikategorikan ‘pribumi’?

Patut pula kita bertanya apakah yang telah dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang kadernya menguasai Departemen Pertanian selama 10 tahun, untuk mengurangi kesenjangan antara perkebunan besar dengan petani plasma? Mengapa selama 10 tahun tersebut kesenjangan justru makin lebar ketika partai tersebut mengusung dua kata yang sangat hebat ‘keadilan’ dan ‘sejahtera’. Mengapa pula selama periode itu kita memperkaya non-pribumi (Australia, Amerika Serikat, Brasil) karena mengimpor daging sapi, kedele, jagung, gula, dsb?

Baiklah kita menganggap ‘kekhususan’ untuk sejumlah izin yang diberikan pemerintahan SBY tersebut.Tetapi coba perhatikan puluhan ribu izin sawit, tambang batubara, nikel, pasir besi, emas, bauksit, dan sebagainya yang diterbitkan pemerintah daerah seluruh Indonesia sejak 2001. Tentu saja pimpinan daerah ini sebagian besar pribumi. Siapa saja yang mendapatkan keistimewaan dalam konsesi-konsesi tersebut? Yah, tentu sebagian ada saudara bupati, kerabat gubernur, teman dekat anggota DPRD, dstnya.

Cita-cita awalnya tentu mulia. Agar tidak semua konsesi dikuasai pengusaha Jakarta. Apa lacur, hanya dalam hitungan satu-dua tahun izin/konsesi tersebut telah berpindah tangan ke pengusaha yang kemungkinan besar disebut ‘non-pribumi’. Para penguasa pribumi dan kroni pribumi/lokal sudah cukup tergiur dengan uang Rp5 miliar, sementara pengusaha non-pribumi, termasuk investor luar seperti Amerika, China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Australia—mereka benar-benar non-pribumi, tetapi pun kita yang mengundang—berani berjuang/bertaruh mengangkat nilai aset tersebut menjadi triliunan rupiah.

Banyak contoh yang bisa kami sampaikan. Tapi ambil satu saja dulu. Ilham Habibie, putra presiden RI ketiga BJ Habibie (pribumi gak ya?), pernah mendapatkan konsesi batubara sangat besar di Kalimantan Timur, tetapi malah dijual ke Dato’ Low Tuck Kwong (Bayan Resources). Coba saja buka laporan keuangan perusahaan2 publik, liat siapa membeli aset dari siapa….

Tidak mengherankan bila Presiden Jokowi dengan sinis mengatakan ‘saya tidak pernah memberikan izin yang besar-besar begitu’ untuk mengatakan bahwa sesungguhnya kesenjangan yang terjadi, antara lain, buah dari kebijakan yang dahulu kita buat, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh dikoreksi. Tapi jangan lupa, bahkan Soeharto dan pemimpin pribumi lainnya membuat kesenjangan antar sesama pribumi. Atau yang begini tidak apa-apa, karena pribumi? Kolusi, nepotisme boleh asalkan sesama pribumi?

Sebab berikutnya tidak lain karena sebagian pengusaha menengah cenderung asyik berjuang menjadi penguasa daripada membesarkan usahanya. Baru saja kekayaannya puluhan juta dollar sudah ingin menjadi menteri, gubernur, atau bahkan presiden, menjadi ketua partai ini itu.

Tentu saja, para penguasa pribumi berhasil mengentaskan dirinya. Satu dari menjual otorisasi atas izin, memungut/memalak pengusaha yang memeras keringat, atau mencuri dari anggaran negara/daerah. Coba tengok Kiai Haji Fuad Amin Imron yang berkuasa di Bangkalan Madura selama 10 tahun. Kalau kita bisa mempercayai temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kiai Fuad berhasil mengentaskan diri dan keluarganya dari kemiskinan, dan bahkan menjadi salah satu dari orang terkaya di Madura. Lebih dari Rp400 miliar berhasil dikumpulkan Kiai Fuad selama 10 tahun berkuasa (bersumber dari APBD Bangkalan). Sang penguasa pribumi memiliki kesempatan untuk mempersempit kesenjangan di Bangkalan, tetapi bukti empiris menunjukkan daerah itu sebagai salah satu dari yang paling miskin di Jawa Timur.

Perlu diingat pula bahwa Kiai Fuad turut memperbesar kesenjangan antar wilayah, karena dia membelanjakan sebagian besar uang yang diambilnya untuk membeli apartemen, kondominium, tanah dan rumah di Jakarta, Surabaya, dan sekitarnya.

Patut pula kita bertanya pada Sutiyoso dan Foke (apa mereka ini pribumi juga tidak penting) apakah yang telah mereka lakukan untuk mempersempit jurang kaya-miskin di Jakarta? Tidak usah bertanya mengenai Ahok, karena sudah kena stereotipe duluan dia.

Jadi bahkan ketika Anies Baswedan, gubernur baru Jakarta, hendak mengatakan bahwa ‘pribumi’ yang dimaksud dalam pidatonya terkait dengan era kolonialisme, kita patut bertanya, apa yang dimaksud Anies dengan ‘kita pribumi’ (lalu mereka itu siapa dalam konteks kekinian)? Apakah investor asing? Asing itu siapa? Lalu apa yang hendak dilakukan dalam konteks ‘dimarjinalkan’?

Tapi sudahlah, tidak ada gunanya mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini, karena memang kata pribumi itu muncul untuk mendapatkan panggung di 2019. Memang pribumi sangat terobsesi dengan kekuasaan di pemerintahan, walaupun kenyataannya mereka makan uang dari non-pribumi, tangannya terus menerus di bawah (minta sumbangan untuk universitas, yayasan, kegiatan organisasi politik, demostrasi dll), dan kalau tidak dikasih mulai memainkan kartu pribumi.