Select Page

Hampir semua yang pernah mengenyam pendidikan Sekolah Dasar, bahkan yang tidak pernah sekolah sekalipun, memahami penyebab banjir. Banyak penyebabnya, dan karena itu harus bermacam pula bauran kebijakannya. Hutan berubah menjadi kebun teh di Puncak, seperti ditulis seorang ahli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan dikutip gubernur Anies Baswedan, hari ini pun menjadi salah satu sebab banjir di Jakarta.

Peneliti LIPI itu menunjuk banjir terbesar yang melanda Jakarta pada tahun 1920, hampir satu abad yang lalu, atau dua tahun setelah pembukaan kebun teh di Puncak. Hutan gundul memang menyebabkan banjir di hilir sungai manakala tinggi permukaan tanah lebih rendah atau setidaknya sama dengan permukaan air laut. Itu ilmu fisika dasar. Bukan rocket science kata orang.

Setelah kebun teh dan jalan raya dibangun, muncul pemukiman, villa, dan hotel plus tempat mesum di kawasan Puncak (konon tempat wisata khusus dari beberapa negara), yang makin mengurangi kemampuan tanah meresap air. Itu pun bukan ilmu yang canggih.

Pertanyaannya tentu, setelah satu abad situasi tersebut berlangsung, apa yang akan kita lakukan? Apakah mengembalikan fungsi kebun teh itu menjadi hutan kembali? Tentu bukan mustahil. Yang dibutuhkan hanya keputusan politik, karena toh kebun teh itu dimiliki negara (BUMN, PTPN). Pertanyaan berikutnya, setelah menjadi hutan, apakah para pemetik teh yang bekerja di sana selama ini dijadikan pekerja ‘perhutanan sosial’? Sekali lagi, tentu bisa. Tetapi, sekali lagi, itu tentu berdasarkan keputusan menteri BUMN.

Kalau sudah mengubah kebun teh menjadi hutan alam, tentu pertanyaan berikutnya, apakah industri pariwisata yang telah ada di sana harus menyingkir? Apakah daya tarik pariwisata Puncak akan berbeda antara kebun teh dengan hutan? Hutan wisata kah? Apakah hotel dan restoran yang berseliweran di sana juga harus digusur atau dipertahankan?

Jawaban, kalau sudah tersedia, mungkin membutuhkan waktu lima-sepuluh tahun untuk terbentuknya hutan dimaksud. Penggusuran hotel dan restoran, kalau demikian juga rekomendasinya, bisa jadi lebih lama lagi, mengingat rumitnya proses pembebasan lahan di negeri kita. Dengan demikian, tentu kita tidak dapat berharap banyak pada solusi itu untuk jangka lima-sepuluh tahun terkait penanganan banjir di Jakarta.

Solusi lain yang sudah dikerjakan dalam beberapa tahun terakhir adalah normalisasi sungai-sungai yang melintasi kota Jakarta. Tampak bahwa Anies-Sandi coba menghindari solusi ini, karena memang kelihatannya harus menggusur (istilah halus memindahkan) banyak orang dari bantaran sungai. Baru-baru ini Anies mengatakan ‘tidak semuanya harus pindah (maksudnya digusur)’. (Link: https://news.detik.com/berita/3693671/akan-lebarkan-sungai-anies-tak-semua-harus-pindah) Tentu pertanyaan berikutnya siapa yang harus pindah dan siapa yang boleh tetap tinggal.

Mungkin solusi ini pun dianggap terlalu berisiko secara politik (apalagi kalau sudah mengambil ancang-ancang untuk Pilpres 2019). Maka Anies mengatakan ‘sekarang keruk dulu, sambil kita cek satu per satu lebar sungai cukup atau tidak. (Tapi) hampir semua memang harus dilebarkan.” Mengeruk memang tidak cukup, dan bahkan berbahaya, karena ada bahaya rob air laut.

Okelah, mungkin buat sumur bor (biopori) atau istilah kerennya vertical drainase seperti didengung-dengungkan ketika kampanye? Ini juga bukan solusi yang baru. Delapan tahun silam, ketika Fauzi Bowo masih menjabat, Pemda DKI pernah menjanjikan akan membuat 76 juta lubang resapan biopori untuk meresap air. Berapa yang sudah dibuat? Berapa yang akan dibangun Anies-Sandi? Mari kita tunggu saja.

Yang pasti, awal tahun ini, di tengah-tengah perdebatan pilkada, kepala dinas tata air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan ‘namanya orang boleh saja berteori. Tapi terkadang kan enggak semudah yang dibayangkan. Teori boleh, tetapi praktek di lapangan kan kadang enggak gampang.” (Link: https://metro.tempo.co/read/847603/kadis-tata-air-dki-ungkap-kendala-vertical-drainase) Mudah-mudahan sang kepala dinas menyampaikan itu hanya untuk membela bosnya dalam perdebatan waktu itu. Mungkin setelah berada di lapangan selama lima hari pertama ini Anies-Sandi sudah memiliki keyakinan akan vertical drainase itu.

Mungkin saja Anies-Sandi akan terus berusaha menghindari horizontal drainase, tetapi kalau kebun teh tidak berubah juga (di luar kewenangan, bahkan kalau menjadi presiden setelah 2019), sumur biopori sulit dikembangkan karena masalah tanah (termasuk jenis tanah), dan mengeruk sungai makin dalam (vertikal drainase juga kah?) tak mempan, apakah membongkar pulau C, D, dan H yang keburu dibangun juga bisa dilakukan dalam tiga tahun? Memang sejumlah pakar dan politisi, terutama pendukung Anies-Sandi, telah berkesimpulan bahwa reklamasi teluk Jakarta memperparah banjir. Tetapi Anies baru-baru ini mengatakan dalam sebuah wawancara khusus dengan sebuah majalah bahwa ‘yang sudah dibangun hanya akan beralih fungsi’. Artinya membiarkan reklamasi itu memperparah banjir? Yang mana yang benar alasannya ya?

Sekali lagi, sebagai warga DKI, kita berharap segala macam retorika berhenti beberapa bulan yang lalu. Warga sudah tahu alasan kenapa begini kenapa begitu soal banjir, jadi tidak perlu lagi menguliahi mereka. Saatnya terapkan solusi yang dijanjikan!